Neraca Pembayaran

Nama: Sakinah Febrianty

NPM: 26210334

Kelas: 1EB07

BAB I

PENDAHULUAN

Neraca pembayaran (BOP) adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional (perdagangan, investasi, pinjaman, dan sebagainya) yang terjadi antara penduduk dalam negeri suatu negara dengan penduduk luar negeri selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) dan biasanya dinyatakan dalam dolar AS.

Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya(Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.

BAB II

PEMBAHASAN

A.   NERACA PEMBAYARAN

Neraca pembayaran (BOP) adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional (perdagangan, investasi, pinjaman, dan sebagainya) yang terjadi antara penduduk dalam negeri suatu negara dengan penduduk luar negeri selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) dan biasanya dinyatakan dalam dolar AS.

BOP juga merupakan salah satu indicator fundamental ekonomi dari suatu negara di samping variabel-variabel ekonomi makro lainnya, seperti laju pertumbuhan PDB, tingkat pendapatan per kapita, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang domestik. BOP terdiri atas tiga saldo, yaiu:

1. Saldo Neraca Transaksi Berjalan (TB),

      Saldo TB adalah jumlah saldo dari neraca perdagangan (NP) yang mencatat ekspor (X) dan impor (M) barang; neraca jasa (NJ), yang mencatat X dan M jasa termasuk pendapatan/ pembayaran royalti dan bunga deposito, transfer keuntungan bagi investor asing, pembayaran bunga cicilan utang luar negeri (ULN), dan kiriman uang masuk dari tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

2. Saldo Neraca Modal (CA),

      Saldo CA adalah neraca yang mencatat arus modal (K) jangka pendek dan jangka panjang masuk dan keluar, yang terdiri atas K pemerintah neto dan lalu lintas K swasta neto. K pemerintah neto adalah selisih antara pinjaman baru yang didapat dari luar negeri dan pelunasan utang pokok dari pinjaman yang didapat pada periode sebelumnya yang sudah jatuh tempo. Dana I terdiri dari dua macam, yaitu: I langsung atau disebut juga I jangka panjang atau dikenal dengan sebutan penanaman modal asing (PMA). Dan I tidak langsung atau jangka pendek atau dikenal dengann sebutan investasi portofolio (IP).

3. Saldo Neraca Moneter (MA),

      MA atau disebut juga ’lalu lintas moneter’ adalah neraca yang mencatat perubahan cadangan devisa (CD) berdasarkan transaksi arus devisa yang masuk ke dan keluar dari suatu negara dalam suatu periode tertentu yang dicatat oleh bank sentralnya (dalam kasus Indonesia: Bank Indonesia). Relasi antara BOP dan CD atau RA dapat disederhanakan dalam bentuk persamaan:

                              CD = BOP = TB + CA

      Selisih perhitungan antara RA dan MA disebut error & omission (e & o). Karena secara keseluruhan saldo BOP (overall balance) harus nol (debit=kredit). Lebih banyaknya K swasta yang keluar daripada yang masuk sejak krisis, yang dikenal dengan capital flight (pelarian K).

B.   MODAL ASING

1.      Manfaat Bagi Negara Pemberi dan Negara Penerima

Seperti halnya perdagangan internasional, mobilisasi K antar negara mempunyai manfaat bagi negara pengekspor maupun pengimpor K tersebut. Proyek I dengan tingkat pengembalian (return on investment; ROI) yang tinggi di suatu negara tidak akan dikorbankan karena kelangkaan dana, sementara proyek I dengan hasil yang rendah di  negara yang memiliki dana berlimpah dapat terus dilaksanakan.

Namun, manfaat dari adanya I dari DCs di LDCs juga harus dilihat dalam bentuk pertumbuhan output (PDB), kesempatan kerja dan pendapatan, peralihan teknologi (T), pengetahuan manajemen, dan lain-lain.

2.      Pembiayaan Defisit Tabungan-Investasi (S-I Gap)

Bagi Indonesia, K asing diperlukan bukan hanya untuk membiayai defisit TB (M) atau menutupi kekurangan CD, tetapi juga untuk membiayai I di dalam negeri (pembentukan modal bruto domestik). Defisit TB paling tidak harus di kompensasi dalam jumlah yang sama oleh surplus CA agar CD tidak berkurang. Berarti semakin besar defisit TB, semakin besar arus K masuk yang diperlukan untuk menjaga agar CD tidak berkurang.

Berdasarkan data BPS (National Account Statistics), Indonesia selalu kekurangan dana domestik dari S untuk membiayai I, terkecuali pada tahun-tahun tertentu jumlah S nasional lebih banyak daripada nilai I domestik.

Ketergantungan pada K asing bukan hanya dialami oleh LDCs. Banyak juga DCs atau negara berpenghasilan menengah dan tinggi juga mengalami S-I gap. Hal ini bisa dikarenakan banyaknya I asing (bukan K asing dalam benntuk pinjaman) yang masuk karena negara-negara tersebut sangat menarik untuk I.

3.      Perkembangan Arus Modal Masuk

Data yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia, UNIDO, UNCTAD menunjukkan perkembangan arus I internasional dari DCs ke LDCs sangat pesat terutama sejak akhir 1980-an. Perkembangan ini ditandai oleh peningkatan partisipasi dari investor-investor dan lembaga-lembaga keuangan dari DCs di pasar uang / K di LDCs. Arus I dari DCs ke LDCs bahkan lebih besar daripada arus perdagangan antara kedua kelompok negara tersebut. Menurut Montiel (1993), Taylor, dan Sarno (1997), perkembangan ini didorong terutama oleh liberalisasi pasar uang dan K di banyak LDCs termasuk Indonesia menjelang akhir 1980-an yang antara lain menghapuskan pengawasan pemerintah terhadap lalu lintas K dan membebaskan tingkat suku bunga kepada mekanisme pasar.

Sebenarnya yang penting untuk diperhatikan bukan angka persetujuan, tetapi angka realisasi, dan kalau dilihat angka realisasinya, gambaran mengenai pertumbuhan I di Indonesia lebih buruk lagi. Data dari BKPM yang diolah oleh Litbang harian Kompas menunjukkan bahwa nilai realisasi I langsung di Indonesia, baik PMDN maupun PMA rata-rata per tahun sangat kecil sebagai suatu persentase dari nilai I yang disetujui.

4.      Arus Modal Resmi

Arus K resmi baik dalam bentuk pinjaman mamupun ’bantuan pembangunan’ (ODA) dari negara-negara donor secara individu (pinjaman bilateral) atau dari lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF dan Bank Dunia. Bagian terpenting dari arus K resmi yang diterima oleh pemerintah Indonesia setiap tahun adalah bantuan pembangunan dalam bentuk pinjaman dengan bunga sangat murah dan persyaratan-persyaratan sangat lunak, maupun dalam bentuk hibah. Bantuan pembangunan ini digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, baik proyek maupun program. Ketergantungan pemerintah terhadap bantuan pembangunan dari sumber eksternal berkorelasi negatif terhadap defisit keuangan pemerintah (anggaran pendapatan dan belanja negara: APBN) yang dapat dijelaskan dalam suatu persamaan sederhana sebagai berikut:

                  BPN = G – Ty

Terdapat suatu korelasi antara APBN dan saldo TB yang dapat dijelaskan dengan beberapa persamaan berikut:

      Y = C + G + I + X - M

Selanjutnya dari persamaan definisi Y tersebut didapat persamaan berikut:

      Y – C + Ty = G + I + X – M

Atau

      S + Ty = G + I + X – M

Atau

      S – I + Ty = G + X – M

Apabila tidak ada S-I gap atau ekonomi internal seimbang (S=I), maka didapat:

Ty – G (saldo APBN) = X – M (Saldo TB)

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa defisit TB mempunyai suatu korelasi yang kuat dengan arus K asing resmi atau BPN. Hal ini dibuktikan oleh pengalaman Indonnesia selama pemerintahan Soeharto hingga sekarang.

C.   Pos-Pos Debit dan Kredit dalam Neraca Pembayaran

Debit (-) Pembayaran:

Transaksi Berjalan

1.      Impor barang

2.      Penerimaan jasa

3.      Bunga yang dibayar

Lalu lintas Modal

4.      Kredit yang diberikan

Lalu lintas moneter

5.      Pertambahan cadangan emas/ devisa

Kredit (+) Penerimaan

Transaksi Berjalan

6.      Ekspor barang

7.      Pemberian jasa

8.      Bunga yang diterima

Lalu lintas modal

9.      Kredit yang diterima

Lalu lintas moneter

10.  Pengurangan cadangan emas/ devisa

D.    Mekanisme Neraca Pembayaran

Ada tiga mekanisme atau proses penting yang menyangkut neraca pembayaran. Ketiga proses penyesuaian ini sama – sama pentingnya dalam praktek, sehingga tidak ada yang bisa diabaikan kalau kita ingin menjawab pertanyaan pokok diatas dengan baik. Dalam kenyataan kita selalu menjumpai bahwa ketiganya saling kait – mengait dan saling bekerja – berdampingan satu sama lain, ketiga mekanisme ini adalah:

(a) Penyesuaian lewat perubahan harga – harga atau “mekanisme harga” (akibat dari proses ini disebut “price effects”

(b) Penyesuaian lewat perubahan pendapatan nasional atau ”mekanisme pendapatan” (akibat dari proses ini disebut ”income effects”

(c) Penyesuaian lewat perubahan stok uang atau “mekanisme moneter” (akibat dari proses ini disebut “real balance effects”

E.     Defisit dan Surplus Neraca Pembayaran

Dapat dikatakan “saldo” neraca pembayaran selalu sama dengan nol. Hal ini semata-mata adalah konsekuensi dari cara membukukan transaksi luar negeri itu sendiri : apa yang mengalir masuk (uang dan barang) diimbangi dengan apa yang mengalir keluar (uang dan barang). Dari segi akuntansi memang bisa dikatakan bahwa nearaca pembayaran, suatu negara selalu seimbang. Tetapi pos “saldo” itu sendiri tidak mempunyai arti penting bagi analisa ekonomi karena tidak bisa menunjukkan status keuangan internasional suatu negara.

F.     Pendapatan per kapita

Adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB perkapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan perkapitanya semakin makmur negara tersebut.

G.    Konsep Pendapatan Nasional

1.    Produk Domestik Bruto (GDP)

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu Negara

2.    Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

3.    Produk Nasional Neto (NNP)

Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.

4.    Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

5.    Pendapatan Perseorangan (PI)

Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

6.         Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

H.  UTANG LUAR NEGERI

1.      Faktor-Faktor Penyebab

Salah satu komponen penting dari arus K masuk yang banyak mendapat perhatian di dalam litaratur mengenai pembangunan ekonomi di LDCs adalah ULN. Sejak krisis ULN dunia yang terjadi pada awal 1980-an, masalah ULN yang dialami oleh banyak LDCs tidak semakin baik. Banyak LDCs semakin terjerumus ke dalam krisis ULN sampai negara-negara pengutang besar terpaksa melakukan program-program penyesuaian struktural terhadap ekonomi dalam negeri mereka atas desakan dari Bank Dunia dan IMF sebagai syarat utama untuk mendapatkan pinjaman baru atau pengurangan terhadap pinjaman lama (Tambunan, 2001d).

Tingginya ULN dari banyak LDCs disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Defisit TB, kebutuhan dana untuk membiayai S-I gap yang negatif, tingkat inflasi yang tinggi, dan ketidakefisiensinya struktural di dalam perekonomian mereka. Pada masa normal pemerintahan Soeharto, ULN dibutuhkan terutama untuk membiayai S-I gap, defisit TB (trade gap), dan beberapa komponen dari sisi G di dalam APBN atau defisit keuangan pemerintah (fiscal gap).

Ketiga defisit tersebut yang berkaitan satu sama lainnya (Dornbusch, 1980), dapat disederhanakan dalam bentuk beberapa persamaan berikut.

                        TB = (X - M) + F

Dimana F = transfer internasional atau arus modal masuk neto.

                        S – I = Sp + Sg – I = (Sp - I) + (Ty - G)

Maka identitas TB dapat ditulis sebagai berikut.

                        S – I = X + F – M

Atau

                        (Sp –I) + (Ty - G) = X + F – M

Arus K masuk terdiri dari arus pinjaman luar negeri (ULN) dan arus I. Arus ULN terdiri dari utang jangka panjang, L_Ir (lebih dari satu tahun) dan utang jangka pendek, L_Sr  (kurang dari atau hingga satu tahun). Perubahan CD (R – R _-1) dapat didefinisikan sebagai perubahan saldo TB ditambah perubahan CA atau perubahan jumlah arus ULN dan arus I. Bisa diuraikan menjadi.

                        L_Ir + L_Sr + PMA + IP + TB = R – R_-1

Apabila ULN jangka panjang diistilahkan sebagai persediaan (stok) yakni L, dan tidak ada tunggakan (Alun, 1992), maka jumlah ULN jangka panjang pada periode, misal 2003, adalah perubahan stok tahun tersebut, atau:

                        L – L_-1 = L_Ir

Maka dapat diperoleh:

                        (L - L_-1) – (R - R_-1) = -TB - L_Sr  - PMA – IP

Selain itu, perkembangan ULN dapat dianallisis melalui pendekatan permintaan dan penawaran ULN tersebut. Korelasi antara r dan Y dengan I dapat dirumuskan sebagai berikut.

                        I = i₁Y – I₂r

Selanjutnya, pengeluaran domestik (C dan I) adalah suatu fungsi positif dari Y, defisit APBN (G) dan ULN neto:

                        A = a₁Y + a₂G + a₃ULN

Atau, relasinya bisa juga:

                        ULN = b₁Y + b₂A + b₃G

Menurut Sachs (1981, 1982) Negara yang mempunyai masalah dalam pelunasan ULN-nya cenderung untuk tidak menunda membayar utangnya karena pilihan menunda akan menghadapi risiko gangguan dalam perdagangan internasional dan arus K masuk. Oleh karena itu, kenaikan dalam pelunasan utang (LS) cenderung menaikan ULN. Jadi, mengikuti Alun (1992), persamaan menjadi:

                        ULN = c₁Y + c₂A + c₃G + c₄LS

Persamaan permintaan ULN LDCs dapat ditulis sebagai berikut.

                        ULNd = d₁Y – d₂X + d₃M + d₄G + d₅LS –d₆SP

Dan persamaan penawaran ULN ke LDCs:

                        ULNs = e₁Y + e₂X - e₃M - e₄G + e₅LS + e₆SP + e₇PK

Idealnya, jika sebuah negara telah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu atau pada fase terakhir dari proses pembangunan, ketergantungan negara tersebut terhadap pinjaman luar negeri akan lebih rendah dibandingkan dengan periode pada saat negara itu baru mulai membangun.

2.      Perkembangan ULN Indonesia

Dalam kasus Indonesia, tren perkembangan ULN-nya cenderung menunjukan suatu korelasi positif antara peningkatan PDB dengan peningkatan jumlah ULN, yang sering disebut growth with indebtedness. ULN Indonesia terdiri dari sektor publik (pemerintah dan BUMN) dan swasta yang digaransi maupun tidak oleh pemerintah.

Sejak krisis ekonomi pinjaman dari IMF menjadi komponen penting dari ULN pemerintah yang dapat dikatakan sebagai penyelamat Indonesia hingga tidak sampai mengalami status ’kebangkrutan’ secara finansial.

Salah satu persoalan yang sering muncul dari besarnya ULN adalah masalah pembayaran bunga dan cicilan. Banyak LDCs terjerumus ke dalam krisis ULN karena tidak mampu membayar bunga atau pokok pinjaman yang sudah jatuh tempo. Pembayaran bunga dan cicilan ULN juga merupakan salah satu beban berat Indonesia.

Ada sejumlah rasio yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana beban suatu negara dalam pembayaran DS. Salah satu yang sering dipakai dalam penelitian-penelitian empiris adalah rasio DS terhadap X yang dikenal dengan sebutan debt service ratio (DSR)

BAB III

KESIMPULAN

Neraca pembayaran suatu negara adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu. Atau NPI adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh aktivitas ekonomi yang meliputi perdagangan barang/jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk (resident) suatu negara dan penduduk luar negeri (rest of the world) untuk suatu periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Transaksi ekonomi tersebut diklasifikasikan ke dalam transaksi berjalan, transaksi modal, dan lalu lintas moneter. Transaksi berjalan terdiri atas ekspor ataupun impor barang dan jasa, sedangkan transaksi modal terdiri atas arus modal sektor pemerintah ataupun swasta, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu lintas moneter adalah perubahan dalam cadangan devisa. Dengan demikian, neraca pembayaran memberikan gambaran arus penerimaan dan pengeluaran devisa serta perubahan neto cadangan devisa. Sedangkan menurut Balance of Payments Manual (BPM) yang diterbitkan oleh IMF (1993), definisi balance of payment (BOP) secara umum dapat diartikan sebagai berikut.

Daftar Pustaka:

1.      http://www.docstoc.com/docs/40735314/neraca-Pembayaran

2.      http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/02/neraca.html

3.      http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_perkapita

4.      http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional

5.      T.H Tambunan, Tulus (2003), Perekonomian Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tugas PKTI 2C

Saya menggunakan internet untuk mencari berbagai informasi.
contohnya: saya menggunakan internet untuk mendownload lagu yang saya suka, mencari referensi untuk tugas, kemudian untuk online facebook, mendownload foto artis-artis korea..
tapi lebih seringnya saya gunakan untuk mengerjakan tugas dan download lagu. 

Sistem Perekonomian Indonesia

Nama               : Sakinah Febrianty

NPM               : 26210334

Kelas               : 1EB07

Fakultas           : Ekonomi

Jurusan            : Akutansi

BAB 1

PENDAHULUAN

Pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi di suatu negara sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik internal (domstik) maupun eksternal (global). Faktor-faktor internal, diantaranya adalah kondisi fisik (termasuk iklim), lokasi geografi, jumlah dan kualitas sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya, sistem politik serta peran pemerintah di dalam ekonomi. Sedangkan, faktor-faktor eksternal diantaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.

            Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa keberhasilan pembangunan dari suatu negara, khususnya negara berkembang, tidak terlepas dari sistem perekonomian  atau pembangunan ekonomi yang diterapkan, infrastruktur fisik dan sosial, serta tingkat pembangunan yang telah dicapai pada masa penjajahan.

            Sehingga dapat dikatakan bahwa yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi bukan ”warisan” dari negara penjajah, melainkan orientasi politik, sistem ekonomi serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh rezim pemerintah yang berkuasa setelah lenyapnya kolonialisasi, terutama pada tahun-tahun pertama setelah merdeka karena tahun-tahun tersebut merupakan periode yang sangat kritis dan sangat menentukan kelanjutan pembanguan selanjutnya. Dapat disimpulkan apabila penerapan sistem ekonomi serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh rezim pemerintah yang berkuasa pada tahun-tahun pertama setelah merdeka dikatakan kurang tepat, atau hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik, maupun nonfisik, perang revolusi, serta gejolak politik di dalam negeri, ditambah lagi dengan manajemen makro yang buruk pada tahun-tahun pertama setelah merdeka, maka dalam kondisi politik dan sosial dalam negeri seperti ini sangat sulit sekali bagi pemerintah utuk mengatur perekonomian dengan baik di tahun-tahun berikutnya.

            Dapat dilihat dari pengalaman Indonesia sendiri menunjukan bahwa pada zaman Pemerintahan Orde Lama, rezim yang berkuasa menerapkan sistem ekonomi tertutup dan lebih mengutamakan kekuatan militer daripada kekuatan ekonomi. Ini semua menyebabkan ekonomi nasional pada masa itu mengalami stagnasi atau pembangunan praktis tidak ada.

            Pentingnya mempelajari suatu sejarah perekonomian untuk suatu negara khususnya Indonesia. Karena, dengan mempelajari sejarah perekonomian negara itu sendiri diharapkan dapat memecahkan suatu permasalahan perekonomian dari negara itu sendiri. Sehingga dapat mengambil keputusan untuk menerapkan sistem ekonomi yang dapat dikatakan pantas untuk negara itu. Maka dari itu dalam bab ini saya akan membahas mengenai sejarah ekonomi Indonesia pada masa Pemerintahan Orde Lama (1950-1996), hingga pada masa Pemerintahan Megawati (2001 sampai sekarang), serta sistem ekonomi Indonesia.

BAB 2

SEJARAH DAN SISTEM

EKONOMI INDONESIA

2.1 SEJARAH EKONOMI INDONESIA

2.1.1 Pemerintahan Orde Lama

Selama pemerintahan Orde Lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk, walaupun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per tahun hampir 7% selama dekade 1950-an, dan setelah itu turun drastis menjadi rata-rata per tahun hanya 1,9% atau bahkan nyaris mengalami stagflasi selama tahun 1965-1966. Tahun 1965 dan 1966 laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) masing-masing hanya sekitar 0,5% dan 0,6%.

Selain laju pertumbuhan ekonomi yang menurun terus sejak tahun 1958, defisit saldo neraca pembayaran (BOP) dan defisit anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan (APBN) terus membesar dari tahun ke tahun. Selain itu, selama periode Orde Lama, kegiatan produksi di sektor pertanian dan sektor industri manufaktur berada pada tingkat yang sangat rendah karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung, baik fisik maupun nonfisik seperti pendanaan dari bank. Akibat rendahnya volume produksi dari sisi suplai dan tingginya permintaan akibat terlalu banyaknya uang beredar di masyarakat mengakibatkan tingginya tingkat inflasi yang sempat mencapai lebih dari 300% menjelang akhir periode Orde Lama.

Memang pada masa pemerintahan Soekarno, selain manajemen moneter yang buruk, banyaknya rupiah yang dicetak disebabkan oleh kebutuhan pada saat itu untuk membiayai dua peperangan yakni merebut Irian Barat serta pertikaian dengan Malaysia dan Inggris, ditambah lagi kebutuhan untuk membiayai penumpasan sejumlah pemberontak di beberapa daerah di dalam negeri.

Dapat disimpulkan bahwa buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Lama terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik, maupun nonfisik selama pendudukan Jepang, Perang Dunia II, dan perang revolusi, serta gejolak politik di dalam negeri (termasuk sejumlah pemberontakan di daerah), ditambah lagi dengan manajemen makro yang sangat jelek selama rezim tersebut (Tambunan, 1991, 1996). Akibatnya, dalam kondisi politik dan sosial dalam negeri seperti ini sangat sulit sekali bagi pemerintah untuk untuk mengatur roda perekonomian dengan baik.

Menurut analisis yang dilakukan oleh Dumairy (1996), periode Orde Lama atau sejak 1945 hingga 1965 dapat dibagi menjadi tiga (3) periode, yaitu: periode 1945-1950, periode demokrasi parlementer (1950-1959), dan demokrasi terpimpin (1959-1965). Periode demokrasi parlementer juga dikenal sebagai periode demokrasi liberal. Dalam periode ini terjadi perubahan kabinet delapan (8) kali, yakni diawali oleh Kabinet Hatta (Desember 1949-September 1950), dan setelah itu berturut-turut Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953), Kabinet Ali I (Agustus 1953- Juli 1955), Kabinet Burhanuddin (Agustus 1955-Maret 1956), Kabinet Ali II (April 1956-Maret 1957), dan Kabinet Djuanda (Maret 1957-Agustus 1959).

Dilihat dari aspek politiknya selama periode Orde Lama, dapat dikatakan Indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat demokratis, yakni pada periode 1950-1959, sebelum diganti dengan periode demokrasi terpimpin. Akan tetapi sejarah Indonesia menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi tersebut ternyata menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional. Akibat terlalu banyaknya partai politik yang ada dan semuanya ingin berkuasa, sering terjadi konflik antarpartai politik. Tercatat dalam sejarah bahwa rata-rata umur setiap kabinet hanya satu tahun saja. Waktu yang sangat pendek disertai konflik internal dalam kabinet sehingga tidak memberi kesempatan maupun waktu yang tenang bagi pemerintah yang berkuasa untuk memikirkan bersama masalah-masalah sosial dan ekonomi yang ada, apalagi menyusun suatu program pembangunan dan melaksanakannya (Feith, 1964).

Selama periode 1950-an, struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman kolonialisasi. Sektor formal/ modern seperti pertambangan, distribusi, transportasi, bank dan pertanian komersil yang memiliki kontribusi lebih besar daripada sektor informal/ tradisional terhadap output nasional atau PDB didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi ekspor.

Struktur ekonomi seperti yang digambarkan di atas, yang oleh Boeke, (1954) disebut dual societie, adalah salah satu karakteristik utama dari LDCs yang merupakan warisan kolonialisasi. Dualisme dalam suatu ekonomi seperti ini tejadi karena biasanya pada masa penjajahan pemerintah yang berkuasa menerapkan diskriminasi dalam kebijakan-kebijakannya, baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Diskriminasi ini sengaja diterapkan untuk membuat perbedaan dalam kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu antara penduduk asli dan orang-orang nonpribumi.

Pada akhir September 1965, ketidakstabilan politik di Indonesia mencapai puncaknya dengan terjadinya kudeta yang gagal dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejak peristiwa berdarah tersebut terjadi suatu perubahan politik yang drastis di dalam negeri, yang selanjutnya juga mengubah sistem ekonomi yang dianut Indonesia pada masa Orde Lama, yakni dari pemikiran-pemikiran sosialis ke semikapitalis (kalau tidak, dapat dikatakan ke sistem kapitalis sepenuhnya). Sebenarnya perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 menganut suatu sistem yang dilandasi oleh prinsip-prinsip kebersamaan atau koperasi berdasarkan ideologi Pancasila.

2.1.2 Pemerintahan Orde Baru

Tepatnya sejak bulan maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru. Berbeda dengan Orde Lama, dalam era Orde Baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan Orde Baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga dunia lainnya, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Sebelum rencana pembangunan lewat Repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta rehabillitasi ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, menguurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada masa Orde Lama.

Menjelang akhir tahun 1960-an, atas kerja sama dengan Bank Dunia, IMF, dan ADB (Bank Pembangunan Asia) dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut Inter-Government Group on Indonesia (IGGI), yang terdiri atas sejumlah negara maju, termasuk Jepang dan Belanda, dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia. Boleh dikatakan pada saat itu Indonesia sangat beruntung.

Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar, yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satuya cara yang paling tepat dan efektif untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi, seperti kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran. Pada awalnya pemerintah memusatkan pembangunan hanya di sektor-sektor tertentu yang secara potensial dapat menyumbangkan nilai tambah yang besar dalam waktu yang tidak panjang dan hanya di pulau jawa, karena pada saat itu fasilitas-fasilitas infrastruktur dan sumber daya manusia relatif lebih baik dibandingkan di provinsi-provinsi lainnya di luar jawa. Strategi pembangunan dan kebijakan ekonomi pada Repelita I terpusatkan pada pembangunan industri-industri yang dapat menghasilkan devisa lewat ekspor dan substitusi impor, industri-industri yang  memproses bahan-bahan baku yang tersedia di dalam negeri, industri-industri yang padat karya, industri-industri yang mendukung pembangunan regional, dan juga industri-industri dasar seperti pupuk, semen, kimia dasar, pulp, kertas, dan tekstil.

Pada tahap berikutnya, yakni tinggal landas mengikuti pemikiran Rostow dalam stages of growth-nya, selain stabilisasi, rehabilitasi dan pembangunan yang menyeluruh pada tahap dasar, tujuan utama pelaksanaan Repelita I adalah untuk membuat Indonesia menjadi Swasembada, terutama dalam kebutuhan beras, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun pada saat itu sekitar 2,5% dan stabilitas politik juga sangat tergantung pada kemampuan pemerintah menyediakan makanan pokok bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan program penghijauan (”Revolusi Hijau”) di sektor pertanian.

Perubahan ekonomi struktual juga sangat nyata selama Orde Baru bila dilihat dari perubahan pangsa PDB, terutama dari sektor industri. Persentase dari PDB yang berasal dari sektor Industri manufaktur meningkat setiap tahun. Meningkatnya kontribusi output dari sektor industri manufaktur terhadap pembentukan/ pertumbuhan PDB selama periode Orde Baru mencerminkan adanya suatu proses industrialisasi atau transformasi ekonomi di Indonesia, dari negara agraris ke negara semiindustri. Inilah yang menjadi salah satu perbedaan dalam sejarah perekonomian Indonesia antara rezim Orde Lama dengan rezim Orde Baru.

Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru tidak saja disebabkan oleh kemampuan kabinet-kabinet yang dipimpin oleh Presiden Suharto yang jauh lebih baik/ solid dibanding pada masa Orde Lama dalam menyusun dan melaksanakan rencana, strategi, dan kebijakan pembangunan ekonomi, tetapi juga berkat penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak, terutama pada periode krisis atau oil boom pertama pada tahun 1973/ 1974.

Boleh dikatakan bahwa kebijakan Presiden Suharto yang mengutamakan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta pertumbuhan ekonomi berdasarkan sistem ekonomi terbuka membuat kepercayaan pihak Barat terhadap prospek ekonomi Indonesia sangat besar dibandingkan dengan banyak LDCs lainnya.

Proses pembangunan dan perubahan ekonomi semakin cepat sejak paruh pertama dekade 1980-an, pemerintah mengeluarkan berbagai paket deregulasi yang diawali di sektor moneter/ perbankan dan sektor riil, dengan tujuan utama meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Dengan adanya deregulasi-deregulasi tersebut, sistem perekonomian di Indonesia secara bertahap mengalami pergeseran dari yang sangat tersentralisasi (pada periode 1970-an) menuju desentralisasi dan peranan sektor swasta semakin besar.

Pengalaman ini menunjukan bahwa ada beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik, yaitu sebagai berikut:

1.      Kemauan politik yang kuat

2.      Stabilitas politik dan ekonomi

3.      Sumber daya manusia yang lebih baik

4.      Sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat

5.      Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik

Akan tetapi, hal-hal positif yang dibicarakan di atas tidak mengatakan bahwa pemerintah Orde Baru tanpa cacat. Kebijakan-kebijakan ekonomi selama masa Orde Baru memang telah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi dengan biaya ekonomi tinggi, serta fundamental ekonomi yang rapuh. Hal terakhir ini dapat dilihat antara lain pada buruknya kondisi sektor perbankan nasional dan semakin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal asing, termasuk pinjaman dan impor. Ini semua akhirnya membuat Indonesia dilanda krisis ekonomi besar yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pertengahan tahun 1997.

2.1.3 Pemerintahan Transisi

Pada tanggal 14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar Baht Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan ’jual’. Mereka mengambil sikap demikian karena tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian negara tersebut, paling tidak untuk jangka pendek. Apa yang terjadi di Thailand akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya, awal dari krisis keuangan di Asia. Rupiah Indonesia mulai terasa goyang sekitar bulan Juli 1997, dari Rp 2500 menjadi Rp 2650 per dolar AS. Sejak saat itu, posisi mata uang di Indonesia mulai tidak stabil.

Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah yang terus melemah mulai menggoncang perekonomian nasional. Untuk mencegah agar keadaan tidak tambah buruk, pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, diantaranya menunda proyek-proyek senilai Rp 39 triliun dalam upaya mengimbangi keterbatasan anggaran belanja negara yang sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai rupiah tersebut. Tanggal 8 Oktober 1997 pemerintah Indonesia akhirnya menyatakan secara resmi akan meminta bantuan keuangan dari IMF. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Thailand, Filipina, dan Korea Selatan.

Pada akhir bulan Oktober 1997, lembaga keuangan internasional itu mengumumkan paket bantuan keuangannya pada Indonesia yang mencapai 40 miliar dolar AS, 23 miliar diantaranya adalah pertahanan lapis pertama (front-line defence). Paket program pemulihan ekonomi yang disyaratkan IMF pertama kali diluncurkan pada bulan November 1997, bersama pinjaman angsuran pertama senilai 3 miliar dolar AS. Pertama, diharapkan bahwa dengan disetujuinya paket tersebuut oleh pemerintah Indonesia, nilai rupiah akan menguat dan stabil kembali.

Berbeda dengan Korea Selatan dan Thailand, dua negara yang sangat serius dalam melaksanakan program reformasi, pemerintah Indonesia ternyata tidak melaksanakan reformasi sesuai kesepakatannya dengan IMF. Akhirnya, pencairan pinjaman angsuran kedua senilai 3 miliar dolar AS seharusnya dilakukan pada bulan maret 1998 terpaksa diundur. Padahal, Indonesia tidak ada jalan lain selain harus bekerja sama sepenuhnya dengan IMF, terutama karena dua hal berikut (Tambunan, 1998).

1.                      berbeda dengan kondisi krisis di Thailand, Korea Selatan, Filipina, dan Malaysia, krisis ekonomi di Indonesia sebenarnya sudah menjelma menjadi kkrisis kepercayaan. Masyarakat dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri (termasuk bank-bank di negara-negara mitra dagang Indonesia yang tidak lagi mennerima letter of credit (L/C) dari bank-bank nasional dan investor-investor dunia) tidak lagi percaya akan kemampuan Indonesia untuk menanggulangi sendiri krisisnya.

2.                      Indonesia sangat membutuhkan dolar AS. Pada awal tahun 1998, kebutuhan itu diperkirakan sebesar 22,4 miliar dollar AS atau rata-rata 1,9 miliar dollar AS per bulan.

Setelah gagal dalam pelaksanaan kesepakatan pertama itu, dilakukan lagi perundingan-perundingan baru antara pemerintah Indonesia dengan IMF pada bulan Maret 1998 dan dicapai lagi suatu kesepakatan baru pada bulan April 1998. Hasil-hasil perundingan dan kesepakatan itu dituangkan secara lengkap dalam satu dokumen bernama ”Memorandum Tambahan tentang Kebijaksanaan Ekonomi Keuangan”. Secara keseluruhan ada lima memorandum tambahan dalam kesepakatan yang baru ini, yakni sebagai berikut:

1.                    Program stabilisasi, dengan tujuan utama menstabilkan pasar uang dan mencegah hiperinflasi.

2.                    Restrukturasi perbankan, dengan tujuan utama untuk rangka penyehatan sistem perbankan nasional.

3.                    Reformasi struktural, yang mana disepakati agenda baru yang mencakup upaya-upaya dan sasaran yang telah disepakati dalam kesepakatan pertama (15 Januari 1998).

4.                    Penyelesaian ULN swasta (corporate debt). Dalam hal ini disepakati perlunya dikembangkan kerangka penyelesaian ULN swasta dengan keterlibatan pemerintah yang lebih besar, namun tetap dibatasi agar proses penyelesaiannya tetap dapat berlangsung lebih cepat.

5.                    Bantuan untuk rakyat kecil (kelompok ekonomi lemah). Penyelesaian ULN swasta dan bantuan untuk rakyat kecil merupakan dua hal yang di dalam kesepakatan pertama (Januari 1998) belum ada.

Pada pertengahan tahun 1998, atas kesepakatan dengan IMF dibuat lagi memorandum tambahan tentang kebijaksanaan ekonomi dan keuangan. Krisis rupiah yang menjelma menjadi suatu krisis ekonomi akhirnya juga memunculkan suatu krisis politik yang dapat dikatakan terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945. Diawali dengan penembakan oleh tentara terhadap empat mahasiswa Universitas Trisakti, tepatnya tanggal 3 Mei 1998, yang dikenal dengan sebutan Tragedi Trisakti.

Menjelang minggu-minggu terakhir bulan Mei 1998, DPR pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dikuasai/diduduki oleh ribuan mahasiswi/mahasiswa dari puluhan perguruan tinggi dari jakarta dan luar jakarta. Puncak dari keberhasilan gerakan mahasiswa tersebut, di satu pihak, dan dari krisis politik di pihak lain, adalah pada tanggal 21 Mei 1998, yakni Presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh wakilnya, B.J. Habibie. Tanggal 23 Mei 1998, Presiden Habibie membentuk kabinet baru, awal terbentuknya pemerintahan tansisi.

2.1.4 Pemerintahan Reformasi

Bulan Oktober 1999 dilakukan SU MPR dan pemilihan presiden diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 1999. KH. Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden RI keempat dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden.

Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya (1999), kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak jauh dari 0% dan pada tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi, dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) juga rendah, mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah mulai stabil.

Selama pemeritahan Gus Dur, praktis tidak ada satu pun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF juga tidak baik. Kondisi perekonomian nasional pada masa Gus Dur cenderung lebih buruk daripada pemerintahan Habibie. Bahkan, lembaga peringkat internasional Moody’s investor service mengkonfirmasikan bertambah buruknya resiko negara Indonesia. Gus Dur dan kabinetnya tidak menunjukan keinginan politik yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan krisis ekonomi hingga tuntas dengan prinsip ”Once and for all”. Fenomena makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukan oleh bebrapa indikator ekonomi. Misalnya, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) antara 30 Maret 2000 hingga 8 Maret 2001 menunjukan tren pertumbuhan ekonomi yang negatif.

2.1.5 Pemerintahan Gotong Royong

keterpurukan kondisi ekonomi yang ditinggal Wahid kian terasa jika dilihat dari perkembangan indikator ekonomi lainnya, seperti tingkat suku bunga, inflasi, saldo neraca pembayaran, dan defisit APBN.

Inflasi yang dihadapi Kabinet Gotong Royong yang dipimpin Megawati sangat berat. Menurut data BPS, inflasi tahunan pada awal pemerintahan Wahid hanya sekitar 2%, sedangkan pada awal pemerintahan Megawati Atau periode Januari-Juli 2001 tingkat inflasi sudah mencapai 7,7%.

Pada tahun 2002 kondisi perekonomian Indonesia sedikit lebih baik daripada tahun 2001, walaupun menjelang akhir tahun 2002 Indonesia digoncang dengan bom Bali.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati disebabkan antara lain oleh masih kurang berkembangnya investasi swasta, baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA). Dilihat dari sektoral, pada tahun 2001 hampir semua sektor ekonomi mengalami laju pertumbuhan output yang rendah, sedangkan kondisinya pada tahun 2002 berbeda.

Dalam hal ekspor, sejak 2000 nilai ekspor nonmigas Indonesia terus menurun, dari 62,1 miliar dolar AS ke 56,3 miliar dolar AS tahun 2001, dan tahun 2002 42,5 miliar dolar AS (hingga September). Untuk keseluruhan 2002, data terakhir dari BPS menunjukan bahwa pertumbuhan ekspor barang dan jasa Indonesia sangat kecil, hanya 1,24%. Tahun 2001 diperkirakan pasar saham Indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti, bahkan merosot.

Melihat indikator lainnya, yakni nilai tukar rupiah, memang kondisi perekonomian Indonesia pada tahun kedua pemerintahan Megawati lebih baik. Akan tetapi, tingkat inflasi tahun 2002 sudah mencapai di atas 10% (dua digit). Akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif telepon serta listrik yang sempat diberlakukan pada awal tahun 2003, tingkat inflasi pada tahun 2003, terutama pada bulan-bulan pertama, bisa jauh lebih tinggi dari 10%. Berbeda dengan pergerakan indeks harga konsumen (IHK), tingkat suku bunga tahun 2002 cenderung menurun, walaupun masih lebih tinggi dibandingkan 1999.

IHSG juga cenderung menurun sejak 1999, yang bisa mencerminkan dua hal. Pertama, bisa berarti kurag menariknya perekonomian Indonesia bagi investor-investor atau reaksi sementara terhadap kejadian-kejadian yang cukup membuat para investor ketakutan untuk menanam uang mereka di pasar modal. Kedua, menurun atau rendahnya IHSG juga bisa disebabkan oleh tingginya suku bunga deposito sehingga menarik lebih banyak modal masyarakat ke sektor perbankan daripada ke pasar modal.

ADB (Asian Development Bank) dalam publikasi Asian Development Outlook 2002 bulan April 2002 memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2003 hanya 3,6%. Namun dalam publikasi ADO 2002 Update bulan September 2002, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi lebih baik, yakni 4,4%. Sedangkan menurut perkiraan IMF, pertumbuhan PDB riil Indonesia tahun 2003 cukup optimis, yakni sebesar 4,5% (naik dari perkiraan sebelumnya pada tahun 2002 sebesar 3,5%). Dari pihak Indonesia, pemerintah sendiri menargetkan 4%, setelah direvisi dari target semula 5% dalam rencana APBN (RAPBN) 2003, setelah bom Bali.

2.2 Sistem Ekonomi Indonesia

2.2.1 Pengertian-Pengertian Sistem Ekonomi

Menurut Dumairy (1996),

Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek; barang-barang ekonomi sebagai objek; serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan ekonomi. Perangkat kelembagaan meliputi lembaga-lembaga ekonomi (formal maupun nonformal); cara kerja; mekanisme hubungan; hukum dan peraturan-peraturan  perekonomian; serta kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak tertuli); yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung. Jadi, dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat; sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan.

Menurut Sanusi,

Ada tujuh elemen penting dari sistem perekonomian, yakni:

1.      lembaga-lembaga/ pranata-pranata ekonomi

2.      sumber daya ekonomi

3.      faktor-faktor produksi

4.      lingkungan ekonomi

5.      organisasi dan manajemen

6.      motivasi dan perilaku pengambilan keputusan atau pemain dalam sistem itu, dan

7.      proses pengambilan keputusan

Menurut Sanusi (2000), setiap sistem ekonomi dipengaruhi oleh sejumlah kekuatan. Diantaranya adalah:

1.                     sumber-sumber sejarah, kultur/ tradisi, cita-cita, keinginan-keinginan, dan sikap masyarakat.

2.                     SDA, termasuk iklim

3.                     filsafat yang dimiliki dan yang dibela oleh sebagian besar masyarakat

4.                     teorisasi yang dilakukan oleh masyarakat pada masa lalu atau sekarang, mengenai bagaimana cara mencapai cita-cita/ keinginan-keinginan serta tujuan-tujuan/ sasaran-sasaran yang dipilih, dan

5.                     trials dan errors atau uji coba yang dilakukan oleh masyarakat dalam usaha mencari alat-alat ekonomi.

2.2.2 Sistem-Sistem Ekonomi

Secara umum ada tiga macam sistem ekonomi yang dikenal di dunia ini, yakni: sistem ekonomi liberal/ kapitalis; sistem ekonomi sosialis; dan sistem ekonomi campuran, yakni sistem ekonomi yang tidak 100% kapitalis dan tidak 100% sosialis, atau sistem ekonomi yang mengandung elemen-elemen dari sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis.

a.      Sistem Ekonomi Kapitalis

Ada enam asas yang dapat dilihat sebagai ciri dari sistem ekonomi kapitalis, yakni sebagai berikut:

1.      Hak milik pribadi

2.      Kebebasan berusaha dan kebebasan memilih

3.      Motif kepentingan diri sendiri

4.      Persaingan

5.      Harga ditentukan oleh mekanisme pasar

6.      Peranan terbatas pemerintah

b.      Sistem Ekonomi Sosialis

Seperti yang dijelaskan oleh Dumairy (1996), sistem ekonomi sosalis adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Bagi kalangan sosialis, pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Adanya berbagai distorsi dalam mekanisme pasar menyebabkan tidak mungkin bekerja secara efisien; oleh karena itu pemerintah atau negara harus turut aktif bermain dalam perekonomian. Satu hal yang penting untuk dicatat berkenaan dengan sistem ekonomi sosialis adalah bahwa sistem ini bukanlah sistem ekonomi yang tidak memandang penting peranan kapital.

Sistem ekonomi sosialis dapat dibagi dalam dua subsistem, yakni sistem ekonomi sosialis dari Marxis, dan sistem ekonomi sosialisme demokrat. Sitem ekonomi sosialis Marxis disebut juga sistem ekonomi komando. Menurut Mubyarto (2000), berdasarkan pengalaman di Jerman, ada enam kriteria sistem ekonomi sosialisme demokrat atau sistem ekonomi pasar sosial (SEPS), yaitu:

1.               ada kebebasan individu dan sekaligus kebijaksanaan perlindungan usaha. Persaingan di antara perusahaan-perusahaan kecil maupun menengah harus dikembangkan.

2.               prinsip-prinsip kemerataan sosial menjadi tekad warga masyarakat.

3.               kebijaksanaan siklus bisni dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.

4.               kebijaksanaan pertumbuhan menciptakan kerangka hukum dan prasarana (sosial) yang terkait dengan pembangunan ekonomi

5.               kebijaksanaan struktural

6.               konformitas pasar dan persaingan

Menurut Mubyarto (2000), ada dua aspek sosial yang sangat penting dari SEPS, yakni peningkatan standar hidup kelompok berpendapatan terendah dan perlindungan terhadap semua warga masyarakat dari kesulitan hidup serta masalah-masalah sosial lain sebagai akibat dari resiko-resiko kesulitan hidup.

c.       Sistem Ekonomi Campuran

Sedangkan sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ini merupakan ”campuran” antara kedua ekstrem sistem ekonomi tersebut di atas dengan berbagai variasi kadar dominasinya.

2.2.3 Sistem Ekonomi Indonesia

Isi pembukaan UUD 1945 menyatakan antara lain bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini tidak terlepas dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu ”negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Dari uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa ada tiga asas penting yang mendasari Pancasila dan UUD 1945 (sebelum diamandemen pada tahun 2000) yang membentuk sistem ekonomi Indonesia, yakni kemanusiaan, persaudaraan dan gotong royong.

Sebagai kesimpulan, perbedaan antara sistem ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi sosialisme dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah pada kedua makna yang terkandung dalam keadilan sosial yang merupakan sila kelima Pancasila, yakni prinsip pembagian pendapatan yang adil (dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi) dan prinsip demokrasi ekonomi.

REFERENSI:

1. T.H Tambunan, Tulus (2003), Perekonomian Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.