Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan

Nama: Sakinah Febrianty
Npm: 26210334
Kelas: 1EB07

BAB I

PENDAHULUAN

KEMISKINAN DAN

KESENJANGAN PENDAPATAN

            Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (yang dimaksud dengan kesenjangan ekonomi) dan tingkat kemiskinan (persentase dari jumlah populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan) merupakan dua masalah besar di banyak LDCs, tidak terkecuali Indonesia. Dikatakan besar, karena jika dua masalah ini berlarut-larut atau dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang sangat serius.

            Di Indonesia, pada awal pemerintahan Orde Baru para pembuat kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan ekonomi di Jakarta masih sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi yang pada awalnya terpusatkan hanya di Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya, dan hanya di sektor-sektor tertentu saja, pada akhirnya akan menghasilkan apa yang dimaksud dengan trickle down effects.

            Pada awal periode Orde Baru hingga akhir tahun 1970-an, strategi pembangunan ekonomi yang dianut oleh pemerintahan Soeharto lebih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pusat pembangunan ekonomi nasional dimulai di pulau Jawa dengan alasan bahwa semua fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dan infrastruktur pendukung lainnya lebih tersedia di Jawa (khususnya Jakarta dan sekitarnya). Mereka percaya bahwa nantinya hasil dari pembangunan itu akan ’menetes’ ke sektor-sektor dan wilayah Indonesia lainnya.

            Namun, sejarah menunjukkan bahwa setelah 30 tahun lebih sejak Pelita I tahun 1969, ternyata efek menetes tersebut kecil (kalau tidak bisa dikatakan sama sekali tidak ada), atau proses mengalir ke bawahnya sangat lambat.

            Oleh karena itu, sejak Pelita III strategi pembangunan mulai diubah: tidak lagi hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari pembangunan. Sejak itu perhatian mulai diberikan pada usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya lewat pengembangan industri-industri padat karya, pembangunan pedesaan, dan modernisasi sektor pertanian.

BAB II

PEMBAHASAN

KEMISKINAN DAN

KESENJANGAN PENDAPATAN

            Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut.

a.       kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, yang biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannnya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

b.      Kemiskinan absolut adalah derajat dari kemiskinan di bawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat dipenuhi.

1.      Hubungan Antara Pertumbuhan dan Kesenjangan: Hipotesis kuznets

Semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Bahkan, suatu studi dari Ahuja, dkk. (1997) di negara-negara di Asia Tenggara menunjukkan bahwa setelah sempat turun dan stabil selama 1970-an dan 1980-an pada saat negara-negara itu mengalami laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang tinggi, pada awal 1990-an ketimpangan dalam distribusi pendapatan di negara-negara tersebut mulai membesar kembali. Studi-studi dari Jantti (1997) dan Mule (1998) memperlihatkan bahwa perkembangan ketimpangan dalam pembagian PN antara kelompok kaya dengan kelompok miskin di Sweden, Inggris, AS, dan beberapa negara lainnya di Eropa Barat menunjukkan suatu tren yang meningkat selama 1970-an dan 1980-an.

Dengan memakai data lintas negara dan data deret waktu dari sejumlah survei/ observasi di setiap negara, Simon Kuznets menemukan adanya suatu relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita yang berbentuk U terbalik.

Beberapa catatan penting dari penemuan studi-studi empiris yang menguji hipotesis kuznets adalah diantaranya:

a.              sebagian besar studi-studi tersebut mendukung hipotesis kuznets; sedangkan sebagian lainnya menolak atau tidak menemukan korelasi.

b.              Walaupun secara umum hipotesis itu diterima, namun sebagian besar dari studi-studi tersebut menunjukkan bahwa relasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi PN pada periode jangka panjang hanya terbukti nyata untuk kelompok DCs.

c.              Bagian kesenjangan dari kurva Kuznets cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan porsi kesenjangan menurun dari kurva tersebut.

2.      Hubungan Antara Pertumbuhan dan Kemiskinan

Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

Elastisitas dari ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan pendapatan adalah suatu komponen kunci dari perbedaan antara efek bruto dan efek neto dari pertumbuhan pendapatan terhadap kemiskinan.

A.    Beberapa Indikator Kesenjangan Dan Kemiskinan

Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni Axiomatic dan Stochastic dominance.

Untuk mengukur kemiskinan ada tiga indikator yang diperkenalkan oleh Foster dkk. (1984) yang sering digunakan di dalam banyak studi empiris, yaitu:

a.                The Incidence of Poverty, persentase dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan. Indeksnya sering disebut rasio H.

b.               The Depth of Poverty, yang menggambarkan dalamnya kemiskinan di suatu wilayah yang diukur dengan indeks jarak kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan poverty gap index. Indeks ini mengestimasi jarak/ perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut.

c.                The Severity of Poverty, yang diukur dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK). Indeks ini pada prinsipnya sama seperti IJK. Namun, selain menukur jarak yang memisahkan orang miskin dari garis kemiskinan, IKK juga mengukur ketimpangan di antara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini yang juga disebut Distributionally Sensitive Index dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.

B.     Penemuan Empiris

1.      Distribusi Pendapatan

      Studi-studi mengenai distribusi pendapatan di Indonesia pada umumnya menggunakan data BPS mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data pengeluaran konsumsi dipakai sebagai suatu pendekatan (proksi) untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakt.

      Secara teorotis, perubahan pola distribusi pendapatan di pedesaan dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini:

a.       Akibat arus penduduk/ L dari pedesaan ke perkotaan yang selama Orde Baru berlangsung sangat pesat.

b.      Struktur pasar dan besarnya distorsi yang berbeda di pedesaan dengan di perkotaan.

c.       Dampak positif dari proses pembangunan ekonomi nasional.

2.      Kemiskinan

      Kemiskinan bukan hanya di Indonesia melainkan merupakan masalah dunia. Laporan dari Bank Dunia menujukkan bahwa tahun 1998 terdapat 1,2 miliar orang miskin dari sekitar 5 miliar lebih jumlah penduduk di dunia.

      Ada dua hal yang menarik dari laporan Bank Dunia, yaitu:

a.       Berdasarkan garis kemiskinan 1,08 dolar AS per hari, persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan bervariasi menurut wilayah. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antarwilayah tersebut dalam struktur dan pertumbuhan ekonomi, keberadaan SDA, SDM, jumlah penduduk, kondisi iklim dan geografi.

b.      Selama 1987-1998, laju pengurangan orang miskin berbeda menurut wilayah. Hal ini mencerminkan antara lain perbedaan efek pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan antarwilayah.

Seperti telah dibahas sebelumnya, banyak studi empiris yang memang membuktikan adanya suatu relasi trade-off  yang kuat antara laju pertumbuhan pendapatan dan tingkat kemiskinan, namun hubungan negatif tersebut tidak sitematis.

Hasil plot antara perubahan laju kemiskinan dengan rata-rata atau nilai tengah dari pengeluaran konsumsi atau pendapatan antarsurvei menunjukkan suatu tren yang negatif. Sedangkan hasil studi empiris dari Mills dan Pernia (1993) dengan metode yang sama menujukkan bahwa kemiskinan di suatu negara akan semakin rendah jika laju pertumbuhan ekonominya pada tahun-tahun sebelumnya tinggi, dan semakin tinggi laju pertumbuhan PDB, semakin cepat turunnya tingkat kemiskinan.

C.    Kebijakan Antikemiskinan

Komite dari PBB mendeklarasikan bahwa penurunan kemiskinan lewat percepatan proses pembangunan, penyempurnaan distribusi pendapatan, dan perubahan-perubahan sosial lainnya sebagai tujuan terpenting dari suatu strategi pembangunan internasional yang tepat.

Tahun 1990, Bank Dunia lewat laporannya World Development Report on Poverty mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front, yakni:

a.                 Pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelomppok miskin.

b.                 Pengembangan SDM yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi.

c.                 Membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka di antara penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pengembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik.

Menurut ADB (1999), ada tiga pilar dari suatu strategi penurunan kemiskinan, yakni:

1. Pertumbuhan berkelanjutan yang prokemiskinan
2. Pengembangan sosial yang terdiri dari pengembangan SDM, modal sosial, perbaikan status dari perempuan, dan perlindungan sosial.
3. Manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik, yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dari dua pilar pertama.

Intervensi lainnya yang bisa dimasukkan dalam kategori intervensi jangka pendek adalah manajemen lingkungan dan SDA. Sedangkan, intervensi jangka menengah dan panjang yang penting sebagai berikut:

1. Pembangunan/ penguatan sektor swasta
2. Kerjasama regional
3. Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi
4. Desentralisasi
5. Pendidikan dan kesehatan
6. Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan
7. Pembagian tanah yang merata 

BAB III

KESIMPULAN

Banyak definisi tentang kemiskinan telah diungkapkan dan menjadi bahan perdebatan. Kemiskinan telah didefinisikan berbeda-beda dan merefleksikan suatu spektrum orientasi ideologi. Bahkan pendekatan kuantitatif untuk mendefinisikan kemiskinan telah diperdebatkan secara luas oleh beberapa peneliti yang mempunyai minat dalam masalah ini (Jennings, 1994; Pandji-Indra, 2001). Kemiskinan adalah suatu

situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Parwoto, 2001). Kondisi tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasa atau asasi manusia seperti sandang, pangan, papan, afeksi, keamanan, identitas kultural, proteksi, kreasi, kebebasan, partisipasi, dan waktu luang (Fernandez, 2000).

Ditinjau dari kelompok sasaran, terdapat beberapa tipe kemiskinan. Penggolongan tipe kemiskinan ini dimaksudkan agar setiap tujuan program memiliki sasaran dan target yang jelas. Sumodiningrat (1999) membagi kemiskinan menjadi tiga kategori, yaitu 1) Kemiskinan absolut (pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya), 2) Kemiskinan relatif (situasi kemiskinan di atas garis kemiskinan berdasarkan pada jarak antara miskin dan non-miskin dalam suatu komunitas), dan 3) Kemiskinan struktural (kemiskinan ini terjadi saat orang atau kelompok masyarakat enggan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya sampai ada bantuan untuk mendorong mereka keluar dari kondisi tersebut).

DAFTAR PUSTAKA

1. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/03/analisis_kemiskinan_dan_ketimpangan_distribusi_pendapatan.pdf
2. T.H Tambunan, Tulus (2003), Perekonomian Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Neraca Pembayaran

Nama: Sakinah Febrianty

NPM: 26210334

Kelas: 1EB07

BAB I

PENDAHULUAN

Neraca pembayaran (BOP) adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional (perdagangan, investasi, pinjaman, dan sebagainya) yang terjadi antara penduduk dalam negeri suatu negara dengan penduduk luar negeri selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) dan biasanya dinyatakan dalam dolar AS.

Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya(Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.

BAB II

PEMBAHASAN

A.   NERACA PEMBAYARAN

Neraca pembayaran (BOP) adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional (perdagangan, investasi, pinjaman, dan sebagainya) yang terjadi antara penduduk dalam negeri suatu negara dengan penduduk luar negeri selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) dan biasanya dinyatakan dalam dolar AS.

BOP juga merupakan salah satu indicator fundamental ekonomi dari suatu negara di samping variabel-variabel ekonomi makro lainnya, seperti laju pertumbuhan PDB, tingkat pendapatan per kapita, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang domestik. BOP terdiri atas tiga saldo, yaiu:

1. Saldo Neraca Transaksi Berjalan (TB),

      Saldo TB adalah jumlah saldo dari neraca perdagangan (NP) yang mencatat ekspor (X) dan impor (M) barang; neraca jasa (NJ), yang mencatat X dan M jasa termasuk pendapatan/ pembayaran royalti dan bunga deposito, transfer keuntungan bagi investor asing, pembayaran bunga cicilan utang luar negeri (ULN), dan kiriman uang masuk dari tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

2. Saldo Neraca Modal (CA),

      Saldo CA adalah neraca yang mencatat arus modal (K) jangka pendek dan jangka panjang masuk dan keluar, yang terdiri atas K pemerintah neto dan lalu lintas K swasta neto. K pemerintah neto adalah selisih antara pinjaman baru yang didapat dari luar negeri dan pelunasan utang pokok dari pinjaman yang didapat pada periode sebelumnya yang sudah jatuh tempo. Dana I terdiri dari dua macam, yaitu: I langsung atau disebut juga I jangka panjang atau dikenal dengan sebutan penanaman modal asing (PMA). Dan I tidak langsung atau jangka pendek atau dikenal dengann sebutan investasi portofolio (IP).

3. Saldo Neraca Moneter (MA),

      MA atau disebut juga ’lalu lintas moneter’ adalah neraca yang mencatat perubahan cadangan devisa (CD) berdasarkan transaksi arus devisa yang masuk ke dan keluar dari suatu negara dalam suatu periode tertentu yang dicatat oleh bank sentralnya (dalam kasus Indonesia: Bank Indonesia). Relasi antara BOP dan CD atau RA dapat disederhanakan dalam bentuk persamaan:

                              CD = BOP = TB + CA

      Selisih perhitungan antara RA dan MA disebut error & omission (e & o). Karena secara keseluruhan saldo BOP (overall balance) harus nol (debit=kredit). Lebih banyaknya K swasta yang keluar daripada yang masuk sejak krisis, yang dikenal dengan capital flight (pelarian K).

B.   MODAL ASING

1.      Manfaat Bagi Negara Pemberi dan Negara Penerima

Seperti halnya perdagangan internasional, mobilisasi K antar negara mempunyai manfaat bagi negara pengekspor maupun pengimpor K tersebut. Proyek I dengan tingkat pengembalian (return on investment; ROI) yang tinggi di suatu negara tidak akan dikorbankan karena kelangkaan dana, sementara proyek I dengan hasil yang rendah di  negara yang memiliki dana berlimpah dapat terus dilaksanakan.

Namun, manfaat dari adanya I dari DCs di LDCs juga harus dilihat dalam bentuk pertumbuhan output (PDB), kesempatan kerja dan pendapatan, peralihan teknologi (T), pengetahuan manajemen, dan lain-lain.

2.      Pembiayaan Defisit Tabungan-Investasi (S-I Gap)

Bagi Indonesia, K asing diperlukan bukan hanya untuk membiayai defisit TB (M) atau menutupi kekurangan CD, tetapi juga untuk membiayai I di dalam negeri (pembentukan modal bruto domestik). Defisit TB paling tidak harus di kompensasi dalam jumlah yang sama oleh surplus CA agar CD tidak berkurang. Berarti semakin besar defisit TB, semakin besar arus K masuk yang diperlukan untuk menjaga agar CD tidak berkurang.

Berdasarkan data BPS (National Account Statistics), Indonesia selalu kekurangan dana domestik dari S untuk membiayai I, terkecuali pada tahun-tahun tertentu jumlah S nasional lebih banyak daripada nilai I domestik.

Ketergantungan pada K asing bukan hanya dialami oleh LDCs. Banyak juga DCs atau negara berpenghasilan menengah dan tinggi juga mengalami S-I gap. Hal ini bisa dikarenakan banyaknya I asing (bukan K asing dalam benntuk pinjaman) yang masuk karena negara-negara tersebut sangat menarik untuk I.

3.      Perkembangan Arus Modal Masuk

Data yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia, UNIDO, UNCTAD menunjukkan perkembangan arus I internasional dari DCs ke LDCs sangat pesat terutama sejak akhir 1980-an. Perkembangan ini ditandai oleh peningkatan partisipasi dari investor-investor dan lembaga-lembaga keuangan dari DCs di pasar uang / K di LDCs. Arus I dari DCs ke LDCs bahkan lebih besar daripada arus perdagangan antara kedua kelompok negara tersebut. Menurut Montiel (1993), Taylor, dan Sarno (1997), perkembangan ini didorong terutama oleh liberalisasi pasar uang dan K di banyak LDCs termasuk Indonesia menjelang akhir 1980-an yang antara lain menghapuskan pengawasan pemerintah terhadap lalu lintas K dan membebaskan tingkat suku bunga kepada mekanisme pasar.

Sebenarnya yang penting untuk diperhatikan bukan angka persetujuan, tetapi angka realisasi, dan kalau dilihat angka realisasinya, gambaran mengenai pertumbuhan I di Indonesia lebih buruk lagi. Data dari BKPM yang diolah oleh Litbang harian Kompas menunjukkan bahwa nilai realisasi I langsung di Indonesia, baik PMDN maupun PMA rata-rata per tahun sangat kecil sebagai suatu persentase dari nilai I yang disetujui.

4.      Arus Modal Resmi

Arus K resmi baik dalam bentuk pinjaman mamupun ’bantuan pembangunan’ (ODA) dari negara-negara donor secara individu (pinjaman bilateral) atau dari lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF dan Bank Dunia. Bagian terpenting dari arus K resmi yang diterima oleh pemerintah Indonesia setiap tahun adalah bantuan pembangunan dalam bentuk pinjaman dengan bunga sangat murah dan persyaratan-persyaratan sangat lunak, maupun dalam bentuk hibah. Bantuan pembangunan ini digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, baik proyek maupun program. Ketergantungan pemerintah terhadap bantuan pembangunan dari sumber eksternal berkorelasi negatif terhadap defisit keuangan pemerintah (anggaran pendapatan dan belanja negara: APBN) yang dapat dijelaskan dalam suatu persamaan sederhana sebagai berikut:

                  BPN = G – Ty

Terdapat suatu korelasi antara APBN dan saldo TB yang dapat dijelaskan dengan beberapa persamaan berikut:

      Y = C + G + I + X - M

Selanjutnya dari persamaan definisi Y tersebut didapat persamaan berikut:

      Y – C + Ty = G + I + X – M

Atau

      S + Ty = G + I + X – M

Atau

      S – I + Ty = G + X – M

Apabila tidak ada S-I gap atau ekonomi internal seimbang (S=I), maka didapat:

Ty – G (saldo APBN) = X – M (Saldo TB)

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa defisit TB mempunyai suatu korelasi yang kuat dengan arus K asing resmi atau BPN. Hal ini dibuktikan oleh pengalaman Indonnesia selama pemerintahan Soeharto hingga sekarang.

C.   Pos-Pos Debit dan Kredit dalam Neraca Pembayaran

Debit (-) Pembayaran:

Transaksi Berjalan

1.      Impor barang

2.      Penerimaan jasa

3.      Bunga yang dibayar

Lalu lintas Modal

4.      Kredit yang diberikan

Lalu lintas moneter

5.      Pertambahan cadangan emas/ devisa

Kredit (+) Penerimaan

Transaksi Berjalan

6.      Ekspor barang

7.      Pemberian jasa

8.      Bunga yang diterima

Lalu lintas modal

9.      Kredit yang diterima

Lalu lintas moneter

10.  Pengurangan cadangan emas/ devisa

D.    Mekanisme Neraca Pembayaran

Ada tiga mekanisme atau proses penting yang menyangkut neraca pembayaran. Ketiga proses penyesuaian ini sama – sama pentingnya dalam praktek, sehingga tidak ada yang bisa diabaikan kalau kita ingin menjawab pertanyaan pokok diatas dengan baik. Dalam kenyataan kita selalu menjumpai bahwa ketiganya saling kait – mengait dan saling bekerja – berdampingan satu sama lain, ketiga mekanisme ini adalah:

(a) Penyesuaian lewat perubahan harga – harga atau “mekanisme harga” (akibat dari proses ini disebut “price effects”

(b) Penyesuaian lewat perubahan pendapatan nasional atau ”mekanisme pendapatan” (akibat dari proses ini disebut ”income effects”

(c) Penyesuaian lewat perubahan stok uang atau “mekanisme moneter” (akibat dari proses ini disebut “real balance effects”

E.     Defisit dan Surplus Neraca Pembayaran

Dapat dikatakan “saldo” neraca pembayaran selalu sama dengan nol. Hal ini semata-mata adalah konsekuensi dari cara membukukan transaksi luar negeri itu sendiri : apa yang mengalir masuk (uang dan barang) diimbangi dengan apa yang mengalir keluar (uang dan barang). Dari segi akuntansi memang bisa dikatakan bahwa nearaca pembayaran, suatu negara selalu seimbang. Tetapi pos “saldo” itu sendiri tidak mempunyai arti penting bagi analisa ekonomi karena tidak bisa menunjukkan status keuangan internasional suatu negara.

F.     Pendapatan per kapita

Adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB perkapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan perkapitanya semakin makmur negara tersebut.

G.    Konsep Pendapatan Nasional

1.    Produk Domestik Bruto (GDP)

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu Negara

2.    Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

3.    Produk Nasional Neto (NNP)

Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.

4.    Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

5.    Pendapatan Perseorangan (PI)

Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

6.         Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

H.  UTANG LUAR NEGERI

1.      Faktor-Faktor Penyebab

Salah satu komponen penting dari arus K masuk yang banyak mendapat perhatian di dalam litaratur mengenai pembangunan ekonomi di LDCs adalah ULN. Sejak krisis ULN dunia yang terjadi pada awal 1980-an, masalah ULN yang dialami oleh banyak LDCs tidak semakin baik. Banyak LDCs semakin terjerumus ke dalam krisis ULN sampai negara-negara pengutang besar terpaksa melakukan program-program penyesuaian struktural terhadap ekonomi dalam negeri mereka atas desakan dari Bank Dunia dan IMF sebagai syarat utama untuk mendapatkan pinjaman baru atau pengurangan terhadap pinjaman lama (Tambunan, 2001d).

Tingginya ULN dari banyak LDCs disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Defisit TB, kebutuhan dana untuk membiayai S-I gap yang negatif, tingkat inflasi yang tinggi, dan ketidakefisiensinya struktural di dalam perekonomian mereka. Pada masa normal pemerintahan Soeharto, ULN dibutuhkan terutama untuk membiayai S-I gap, defisit TB (trade gap), dan beberapa komponen dari sisi G di dalam APBN atau defisit keuangan pemerintah (fiscal gap).

Ketiga defisit tersebut yang berkaitan satu sama lainnya (Dornbusch, 1980), dapat disederhanakan dalam bentuk beberapa persamaan berikut.

                        TB = (X - M) + F

Dimana F = transfer internasional atau arus modal masuk neto.

                        S – I = Sp + Sg – I = (Sp - I) + (Ty - G)

Maka identitas TB dapat ditulis sebagai berikut.

                        S – I = X + F – M

Atau

                        (Sp –I) + (Ty - G) = X + F – M

Arus K masuk terdiri dari arus pinjaman luar negeri (ULN) dan arus I. Arus ULN terdiri dari utang jangka panjang, L_Ir (lebih dari satu tahun) dan utang jangka pendek, L_Sr  (kurang dari atau hingga satu tahun). Perubahan CD (R – R _-1) dapat didefinisikan sebagai perubahan saldo TB ditambah perubahan CA atau perubahan jumlah arus ULN dan arus I. Bisa diuraikan menjadi.

                        L_Ir + L_Sr + PMA + IP + TB = R – R_-1

Apabila ULN jangka panjang diistilahkan sebagai persediaan (stok) yakni L, dan tidak ada tunggakan (Alun, 1992), maka jumlah ULN jangka panjang pada periode, misal 2003, adalah perubahan stok tahun tersebut, atau:

                        L – L_-1 = L_Ir

Maka dapat diperoleh:

                        (L - L_-1) – (R - R_-1) = -TB - L_Sr  - PMA – IP

Selain itu, perkembangan ULN dapat dianallisis melalui pendekatan permintaan dan penawaran ULN tersebut. Korelasi antara r dan Y dengan I dapat dirumuskan sebagai berikut.

                        I = i₁Y – I₂r

Selanjutnya, pengeluaran domestik (C dan I) adalah suatu fungsi positif dari Y, defisit APBN (G) dan ULN neto:

                        A = a₁Y + a₂G + a₃ULN

Atau, relasinya bisa juga:

                        ULN = b₁Y + b₂A + b₃G

Menurut Sachs (1981, 1982) Negara yang mempunyai masalah dalam pelunasan ULN-nya cenderung untuk tidak menunda membayar utangnya karena pilihan menunda akan menghadapi risiko gangguan dalam perdagangan internasional dan arus K masuk. Oleh karena itu, kenaikan dalam pelunasan utang (LS) cenderung menaikan ULN. Jadi, mengikuti Alun (1992), persamaan menjadi:

                        ULN = c₁Y + c₂A + c₃G + c₄LS

Persamaan permintaan ULN LDCs dapat ditulis sebagai berikut.

                        ULNd = d₁Y – d₂X + d₃M + d₄G + d₅LS –d₆SP

Dan persamaan penawaran ULN ke LDCs:

                        ULNs = e₁Y + e₂X - e₃M - e₄G + e₅LS + e₆SP + e₇PK

Idealnya, jika sebuah negara telah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu atau pada fase terakhir dari proses pembangunan, ketergantungan negara tersebut terhadap pinjaman luar negeri akan lebih rendah dibandingkan dengan periode pada saat negara itu baru mulai membangun.

2.      Perkembangan ULN Indonesia

Dalam kasus Indonesia, tren perkembangan ULN-nya cenderung menunjukan suatu korelasi positif antara peningkatan PDB dengan peningkatan jumlah ULN, yang sering disebut growth with indebtedness. ULN Indonesia terdiri dari sektor publik (pemerintah dan BUMN) dan swasta yang digaransi maupun tidak oleh pemerintah.

Sejak krisis ekonomi pinjaman dari IMF menjadi komponen penting dari ULN pemerintah yang dapat dikatakan sebagai penyelamat Indonesia hingga tidak sampai mengalami status ’kebangkrutan’ secara finansial.

Salah satu persoalan yang sering muncul dari besarnya ULN adalah masalah pembayaran bunga dan cicilan. Banyak LDCs terjerumus ke dalam krisis ULN karena tidak mampu membayar bunga atau pokok pinjaman yang sudah jatuh tempo. Pembayaran bunga dan cicilan ULN juga merupakan salah satu beban berat Indonesia.

Ada sejumlah rasio yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana beban suatu negara dalam pembayaran DS. Salah satu yang sering dipakai dalam penelitian-penelitian empiris adalah rasio DS terhadap X yang dikenal dengan sebutan debt service ratio (DSR)

BAB III

KESIMPULAN

Neraca pembayaran suatu negara adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu. Atau NPI adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh aktivitas ekonomi yang meliputi perdagangan barang/jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk (resident) suatu negara dan penduduk luar negeri (rest of the world) untuk suatu periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Transaksi ekonomi tersebut diklasifikasikan ke dalam transaksi berjalan, transaksi modal, dan lalu lintas moneter. Transaksi berjalan terdiri atas ekspor ataupun impor barang dan jasa, sedangkan transaksi modal terdiri atas arus modal sektor pemerintah ataupun swasta, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu lintas moneter adalah perubahan dalam cadangan devisa. Dengan demikian, neraca pembayaran memberikan gambaran arus penerimaan dan pengeluaran devisa serta perubahan neto cadangan devisa. Sedangkan menurut Balance of Payments Manual (BPM) yang diterbitkan oleh IMF (1993), definisi balance of payment (BOP) secara umum dapat diartikan sebagai berikut.

Daftar Pustaka:

1.      http://www.docstoc.com/docs/40735314/neraca-Pembayaran

2.      http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/02/neraca.html

3.      http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_perkapita

4.      http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional

5.      T.H Tambunan, Tulus (2003), Perekonomian Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tugas PKTI 2C

Saya menggunakan internet untuk mencari berbagai informasi.
contohnya: saya menggunakan internet untuk mendownload lagu yang saya suka, mencari referensi untuk tugas, kemudian untuk online facebook, mendownload foto artis-artis korea..
tapi lebih seringnya saya gunakan untuk mengerjakan tugas dan download lagu.